KERJASAMA PEMERINTAH DAN PERGURUAN TINGGI ATASI LAHAN GAMBUT

Badan Restorasi Gambut (BRG) menggandeng 11 universitas yang ada di Indonesia untuk meningkatkan upaya restorasi dan pencegahan kebakaran lahan gambut.

Para pakar restorasi di universitas nantinya dapat berbagi pembelajaran, informasi, dan kajian ilmiah terkait riset dan kegiatan seputar peningkatan tata kelola lahan gambut di Indonesia.

"Upaya restorasi gambut melalui perbaikan tata kelola meliputi perbaikan ekologi, ekonomi, dan juga sosial itu memerlukan dukungan riset sebagai bentuk aksi bersama restorasi dengan civitas akademika..

Sebelas universitas tersebut antara lain UNIVERSITAS JAMBI, UNIVERSITAS RIAU, UNIVERSITAS TANJUNGPURA, UNIVERSITAS LAMBUNG MENGKURAT, UNIVERSITAS PALANGKARAYA, UNIVERSITAS CENDRAWASIH, UNIVERSITAS MULAWARWAN, UNIVERSITAS GAJAH MADA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

11 universitas yang digandeng merupakan perguruan tinggi yang terletak di wilayah dengan lahan gambut terbesar dan masuk ke dalam perhatian utama BRG terkait penanganan lahan gambutnya.

Perguruan tinggi merupakan entitas tersendiri yang dapat mendorong perubahan sosial. Dengan adanya peningkatan peran universitas lokal, restorasi dan pencegahan kebakaran lahan gambut dapat semakin mudah ditanggulangi.

Universitas lokal ini mereka yang lebih paham kondisi real lahan gambut mereka. Ini dapat menjadi titik berangkat membangun  gerakan sosial restorasi gambut di daerah,

Selain 11 universitas di Indonesia, BRG turut menggandeng dua universitas Jepang yakni Universitas Kyoto dan Universitas Hokaido guna mengoptimalkan riset inovasi restorasi dan pencegahan kebakaran lahan gambut. 

Kedua universitas tersebut, akan membantu mengembangkan penelitian langsung di lapangan terkait teknik hidrologi lahan gambut sebagai upaya pencegahan kebakaran lahan jika gambut kekeringan.

Hasil riset dan kolaborasi antara BRG dan civitas akademika akan menjadi bahan acuan kebijakan restorasi dan pencegahan lahan gambut.

Restorasi gambut bukan semata persoalan mencegah kebakaran lahan. Tapi restorasi lahan gambut juga harus bisa mencakup upaya pemulihan lahan yang telah rusak agar mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian harus punya jawaban konkret, ingin mendengar dari para peneliti bahwa upaya restorasi selain melestarikan gambut tapi juga ada nilai ekonomi yang baik bagi masyarakat

Pemerintahan Jokowi melalui Nawacitanya telah menunjukan perhatian besar dalam melihat permasalahan kebakaran hutan. Persoalan lahan gambut dalam hal ini menjadi sebuah masalah utama nasional yang patut selesaikan.

Upaya dan dasar hukum pemerintah dalam melakukan restorasi dan pencegahan kebakaran lahan gambut telah jauh meningkat dibandingkan pada masa pemerintahan sebelumnya.

Upaya pemerintah selama ini belum begitu optimal lantaran masih kurangnya disiplin serta sinergitas dan koordinasi pemerintah secara bersama-sama menanggulangi dan mencegah kebakaran lahan gambut.

Kekurangan yang utama terletak dalam kurangnya keterpaduan tim dalam implementasinya di lapangan. Dalam konteks negara, team work antar pemerintah pusat dan daerah itu penting.

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160530145227-20-134415/pemerintah-gandeng-universitas-atasi-persoalan-lahan-gambut/

PROSPEK KELAPA SAWIT DI LAHAN GAMBUT YANG MENUNJANG PEREKONOMIAN BANGSA

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia juga merupakan negara produsen terbesar di dunia dengan nilai ekspor pada 2015 mencapai 18,65 miliar dolar AS atau sekitar 13,5 persen dari total ekspor nonmigas. 

Produk crude palm oil (CPO) Indonesia tidak hanya untuk minyak goreng dan komoditas ekspor, tapi juga sebagai bahan baku industri hilir domestik dan biofuel. "Dengan banyaknya hasil turunan sawit maka ke depan diperkirakan sumber devisa utama Indonesia berasal dari kelapa sawit," ujar Togar. 

Berdasarkan data Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), volume ekspor CPO dan produk turunannya terbesar, yakni ke negara-negara Uni Eropa sebanyak 4,23 ribu ton diikuti oleh Cina 3,99 ribu ton, dan Pakistan 2,18 ribu ton. Menurut Togar, potensi pertumbuhan CPO di Indonesia tidak diimbangi dengan pertumbuhan luas lahan perkebunan sawit. Luas areal perkebunan sawit masih sedikit ketimbang tanaman minyak nabati lainnya. 

Dari data PASPI, luas areal kelapa sawit sebesar 17,01 juta hektare, sedangkan kedelai 111,27 juta hektare, rapessed 36,37 juta hektare, dan biji bunga matahari 25,59 juta hektare. Sementara, produktivitas kelapa sawit merupakan yang paling tinggi, yakni 4,27 ton per hektare per tahun dan kedelai hanya 0,45 ton per hektare per tahun. 

Kendala pertumbuhan areal lahan sawit karena adanya berbagai tuduhan negatif terhadap komoditas tersebut. "Ada tuduhan deforestasi dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa kami sudah menjalankan mata rantai sawit yang berkelanjutan dan pangsa pertanian Indonesia dalam emisi gas rumah kaca global 2010 hanya tiga persen. Lahan gambut sebetulnya bisa digunakan sebagai media untuk budi daya tanaman sawit, apalagi lahan gambut di Indonesia cukup luas. Untuk pengembangan kelapa sawit di lahan gambut pemerintah telah memiliki kebijakan, yakni melalui UU Pertanian Nomor 39 tahun 2014 dan UU Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 yang kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Lahan Gambut. 

Melalui kebijakan yang sudah tertuang tersebut, semestinya pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut untuk tanaman perkebunan dapat diimplementasikan dengan baik karena memiliki nilai keekonomian. "Lahan gambut bisa memberikan kontribusi bagi negara.

Pemanfaatan lahan gambut untuk tanaman perkebunan masih terkendala oleh beberapa peraturan, yakni PP No 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomasa. Menurutnya, peraturan tersebut membatasi petani untuk mengolah gambut menjadi lahan potensial untuk perkebunan.

"Lahan gambut rusak atau tidak dinilai dari peraturan itu. Jika terjadi perubahan dalam lahan gambut maka dinilai ada kerusakan. Lahan gambut yang akan dimanfaatkan untuk tanaman perkebunan harus dilakukan pemadatan. 

Dengan pemadatan, struktur lahan gambut akan berubah. Mengacu pada peraturan tersebut maka lahan gambut dikatakan rusak. Padahal, perubahan tersebut untuk mengubah lahan gambut menjadi lebih baik dan berpotensi dimanfaatkan bagi komoditas perkebunan. 

Pemadatan dibutuhkan untuk lahan gambut yang kondisinya rendah. "Sekarang, perusahaan-perusahaan besar belum berani memadatkan tanah dan implikasinya adalah hukuman pidana. Pengelolaan lahan gambut lebih rumit ketimbang lahan mineral. Sebab, sifat lahan gambut porosnya besar, kesuburannya rendah, dan sifatnya masam. Oleh karena itu, perlu ada teknologi untuk mengurangi sifat-sifat gambut tersebut. 

Total lahan gambut di Indonesia sebesar 14,9 juta hektare dan yang sudah dibuka untuk lahan perkebunan sekitar 6,5 juta hektare. Dari 6,5 juta hektare tersebut, terdapat 3,5 juta hektare lahan gambut yang rusak.

Lahan gambut yang sudah dikelola dengan baik berada di pinggir aliran sungai dan umumnya dikembangkan oleh swasta. Sementara, lahan gambut yang dikembangkan pemerintah sebagian besar dalam kondisi rusak, terutama di wilayah Sumatra Selatan. 

TATA RUANG LAHAN GAMBUT

Secara finansial dan jangka pendek kontribusi sawit di lahan gambut cukup feasible. Namun, secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, jangka panjang lahan gambut perlu dikendalikan.

"Pemanfaatan lahan gambut perlu ada tata ruang dan rambu-rambu yang jelas," ujar Jamhari. Secara ekonomi, pertumbuhan sawit di lahan gambut sebesar 16 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan di lahan mineral sekitar 10 persen. 

Dengan pertumbuhan tersebut, sebenarnya ada peluang pemanfaatan lahan gambut untuk komoditas sawit. Pemanfaatan lahan sawit tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, tapi juga keberlanjutan jangka panjang. "Kita ngga mengharamkan gambut, tapi harus dikelola dan memberikan dampak positif serta perlu ada pemetaan pembagian tata ruang. Tata ruang dan pengendalian lahan gambut tersebut menjadi ranah pemerintah untuk melakukan pemetaan serta audit. Apalagi, saat ini pemerintah sudah membentuk Badan Restorasi Gambut yang bertugas untuk memetakan lahan-lahan gambut yang bisa dimanfaatkan untuk perkebunan. Dengan demikian, pengelolaan lahan gambut ke depannya tetap bisa lestari.

Sebenarnya teknologi untuk mengolah lahan gambut sudah ada, tapi transfer teknologinya ke petani belum maksimal. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan operasional di lapangan, sehingga petani bisa membedakan perlakuan tata cara tanam untuk lahan gambut dan lahan mineral.

INFOGRAFIS

Ekspor Kelapa Sawit 18,65 miliar dolar (13,5 persen dari total ekspor nonmigas)

Lahan Gambut di Indonesia 14,9 juta hektare

Lahan Gambut untuk Perkebunan 6,5 juta hektare (3,5 juta hektare lahan gambut rusak)

Referensi :

http://www.republika.co.id/berita/koran/pareto/16/05/30/o7zat713-keberlanjutan-sawit-bagi-perekonomian-indonesia