KEBUN SAWIT DI LAHAN GAMBUT BELUM TENTU MUDAH TERBAKAR

Dengan tata kelola air yang baik maka lahan gambut bisa digunakan untuk tanaman pertanian, termasuk sawit. Bahkan, kehadiran sawit justru membantu mencegah terjadinya kebakaran lahan. Lahan gambut di kebun sawit, dalam kondisi kering sekalipun pun tidak mudah terbakar bila disulut api. Sebab, gesekan gambut di bawah permukaan tanah tidak menyebabkan kebakaran.

Beda dengan ranting-ranting atau tanaman kering yang ada di atas permukaan tanah gambutnya, bila bergesekan bisa memicu api. "Karena ada tata kelola air, yang terbakar paling di atasnya, tapi gambutnya basah. Bagaimana bisa terbakar kalau basah ?

Kebakaran di lahan kering jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, persoalannya bagaimana agar lahan gambut tidak ditelantarkan. Kalau sudah terlantar apalagi terbuka atau open access, mudah terbakar di musim kemarau. "Kalau ada tanamannya mau sawit, karet, tidak mudah terbakar. Apalagi kalau di hutan nasional bagaimana bisa membakar ?

Tanah gambut merupakan endapan dedaunan dan kayu kering dan sudah tertanam jutaan tahun. Bila dikelola dengan baik, bisa dimanfaatkan untuk menanam sawit dengan produktivitas yang tidak kalah dengan kebun sawit di lahan mineral. Terlebih, ada kriteria untuk lahan gambut yang bisa ditanami, yakni dengan kedalaman tiga meter sesuai peraturan pemerintah. Begitu pula dengan penanaman di lahan mineral, ada aturannya. Hal ini membuktikan bahwa lahan gambut yang dijadikan lahan pertanian sawit di Indonesia sudah terkonservasi.

Tata kelola air tidak hanya mempertahankan kelembaban lahan gambut tapi juga mengonservasi serta melestarikannya. Produksi sawit di lahan gambut juga tidak kalah dengan di lahan mineral. Produktivitas ke depan bisa mencapai 28-30 ton per ha per tahun dengan rendemen 22%-23%, dan memproduksi di atas 25 ton per ha per tahun dengan rendemen rata-rata 24%.

Bukan Biang Kerok

Lantas, bagaimana kebun-kebun sawit di atas lahan gambut menjadi sorotan saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2015 di Indonesia Pemerintah lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan sampai mengeluarkan aturan tertanggal 3 dan 5 November 2015 mengeluarkan pelarangan pembukaan lahan gambut untuk pertanian dan hutan tanaman industri. "Indonesia memiliki 14,9 juta hektare lahan gambut. Tapi hanya 1,5 juta hektare yang ditanami sawit. Jadi, tidak logis kalau lahan gambut disebut sebagai biang kerok kebakaran hutan.

Luas areal karhutla sepanjang 2015 sudah setara 32 kali luas wilayah Provinsi DKI Jakarta atau empat kali Pulau Bali. Berdasarkan pada dataTerra Modis per 20 Oktober 2015, tolal hutan dan lahan yang terbakar sudah mencapai 2.089.911 ha. Jumlah lahan yang terbakar rnasih di bawah luas lahan terbakar pada 1997, namun dampak ekonomi dan jumlah korban jiwa lebih besar. Tapi, BNPB mengakui bahwa karhutla 2015 tidak didominasi lahan gambut. Lahan non-gambut yang terhakar hingga 20 Oktober 2015 mencapai 1.471.337 ha.

Berdasarkan data Global Forest Watch Fires, kebakaran lahan pada 2015 lebih banyak terjadi di tanah mineral, yakni sekitar 53%. Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia. Banyak kampanye hitam yang dilakukan terhadap sawit dan lahan gambut.

Sebenarnya isu kebakaran di lahan gambut sawit hanya bertujuan untuk menurunkan produktivitas sawit. "Produktivitas sawit Indonesia tertinggi di dunia. Jadi, ada saja isu agar produktivitasnya menurun. Tiap ada kebakaran lahan pada musim kemarau, dikira gambut semua. ltu karena black campaign, padahal yang kebakaran itu lebih banyak di lahan kering," ada juga isu kepentingan global antara kelompok produsen kedelai dan kelompok produsen sawit di sektor minyak nabati.

Pada 25 Januari 2016, diterbitkan Perpres No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Sebanyak dua juta ha lahan gambut akan direhabilitasi dengan perkiraan dana sebesar Rp 25 triliun. Provinsi yang termasuk lokasi restorasi antara lain Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Pemerintah sudah menetapkan rencana merestorasi 600.000 ha lahan gambut di empat kabupaten sepanjang 2016. Pemerintah juga sudah menyatakan dana restorasi lahan gambut tidak akan membebani APBN dan akan menggunakan dukungan dana dari luar negeri.

Isu berembus bahwa Uni Eropa (UE), Amerika Serikat (AS), Jepang, Inggris menyatakan siap memenuhi pendanaan Badan Restorasi Gambut. Secara kebetulan, konsorsium negara-negara itu adalah pengendali bisnis minyak nabati kedelai. Jadi, adakah isu karhutla yang menyudutkan kebun-kebun sawit di lahan gambut merupakan bagian upaya para produsen kedelai untuk rnenurunkan produktivitas sawit di Indonesia? Jika tata kelola kebun sawit sudah terbukti baik dan gambutnya sudah terkonservasi berpuluh tahun, kampanye hitam tersebut ibarat hendak meluruskan pohon-pohon sawit yang memang tumbuh doyong di lahan gambut.